Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Ketentuan Terbaru Biaya QRIS untuk Pedagang dan Pelaku Bisnis
Otoritas moneter Indonesia menerapkan perluasan kebijakan biaya transaksi QRIS yang efektif diterapkan sejak awal Oktober 2026. Penyesuaian ini disampaikan melalui pengumuman resmi pada Agustus 2026 sebagai langkah mendukung efisiensi transaksi elektronik. Berdasarkan aturan yang berlaku, pembayaran QRIS bernilai paling tinggi Rp100.000 dibebaskan dari MDR untuk semua kategori merchant. Sementara itu, merchant usaha mikro mempertahankan ketentuan MDR 0% untuk pembayaran sampai Rp500.000. Perluasan pembebasan biaya ini menjadi informasi penting bagi pedagang.
Sebelum menghitung dampak terhadap usaha, pemilik toko harus mengetahui fungsi Merchant Discount Rate. MDR merupakan biaya layanan yang dibayarkan pedagang melalui penyelenggara jasa pembayaran. Apabila pembayaran dilakukan menggunakan fasilitas QRIS, biaya yang berlaku dihitung menurut kategori merchant dan nominal transaksi. Walaupun dikenal sebagai biaya QRIS, MDR tidak menjadi bagian pendapatan Bank Indonesia. Tarif tersebut digunakan dalam ekosistem pemrosesan transaksi QRIS. Dengan penjelasan ini, pengusaha berpeluang mengelola pendapatan transaksi secara lebih akurat.
Ketentuan Biaya QRIS untuk Usaha Mikro hingga Merchant Khusus
Dalam ketentuan yang berlaku sejak Oktober 2026, merchant usaha mikro atau UMI mendapatkan tarif MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Apabila nominal transaksi melebihi batas tersebut, biaya pemrosesan ditetapkan pada tingkat 0,3%. Sementara itu, merchant UKE, UME, serta UBE mendapatkan fasilitas tarif 0% bagi pembayaran maksimal Rp100.000. Untuk transaksi yang nilainya melampaui Rp100.000, biaya pemrosesan yang dikenakan mencapai 0,7%. Melalui pembagian kategori tersebut, pedagang perlu memastikan klasifikasi merchant masing-masing.
Di samping kelompok merchant berdasarkan skala usaha, skema biaya QRIS mencakup kelompok layanan dengan tarif berbeda. Pada merchant yang termasuk sektor pendidikan, tarif 0% berlaku bagi transaksi yang tidak melebihi Rp100.000, sedangkan transaksi di atas batas tersebut dikenakan tarif 0,6%. Pada kategori SPBU, tarif 0% berlaku sampai Rp100.000, sementara transaksi yang lebih besar mengikuti tarif 0,4%. Sementara transaksi yang termasuk kategori BLU, PSO, G2P, P2G, serta donasi sosial nirlaba, MDR 0% tetap berlaku sesuai ketentuan.
Simulasi Perhitungan MDR QRIS untuk Transaksi Pedagang
Ketika ketentuan berdasarkan kategori usaha sudah diketahui, hal yang perlu dipelajari adalah menghitung biaya MDR pada transaksi sebenarnya. Untuk melakukan simulasi, potongan layanan dihitung dari nominal pembayaran dikalikan tingkat MDR. Sebagai contoh, sebuah usaha mikro menerima pembayaran QRIS sebesar Rp400.000. Mengingat transaksi berada dalam batas pembebasan usaha mikro, biaya MDR yang dikenakan adalah Rp0. Apabila merchant yang sama menerima Rp600.000, tarif 0,3% menghasilkan biaya Rp1.800. Perhitungan tersebut menggunakan 0,3% dari seluruh nilai transaksi Rp600.000.
Pada kategori usaha kecil, menengah, dan besar, pembebasan biaya berlaku sampai transaksi Rp100.000. Untuk menggambarkan ketentuan, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 tidak dikenakan MDR. Namun demikian, apabila pedagang menerima pembayaran senilai Rp150.000, MDR 0,7% menghasilkan potongan Rp1.050. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Untuk merchant pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% menghasilkan biaya Rp1.200. Berdasarkan simulasi yang relevan, pedagang dapat memahami perbedaan potongan menurut kategori.
Pentingnya Memahami Aturan Surcharge dalam Pembayaran Digital
Hal utama yang harus diperhatikan pedagang adalah ketentuan bahwa MDR menjadi tanggungan merchant. Berdasarkan ketentuan pemrosesan QRIS, biaya MDR merupakan kewajiban pedagang. Oleh sebab itu, pedagang dilarang meminta tambahan pembayaran sebagai pengganti MDR. Dalam transaksi sehari-hari, produk dengan harga Rp50.000 tidak boleh dikenakan tambahan biaya QRIS hanya karena pembeli menggunakan metode tersebut. Ketentuan tersebut membantu menciptakan pengalaman transaksi yang adil. Pelaku Bisnis sebaiknya memberikan informasi pembayaran secara jelas.
Ketika menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, pedagang perlu memperhatikan perbedaan antara biaya pemrosesan dan biaya usaha lainnya. Biaya produksi, sewa tempat, tenaga kerja, dan kebutuhan pemasaran tetap perlu diperhatikan dalam penyusunan struktur biaya. Walaupun pengusaha perlu menjaga margin, pengeluaran usaha bukan alasan untuk menarik biaya tambahan QRIS dari konsumen. Untuk menjaga ketepatan administrasi, pemilik usaha sebaiknya merekonsiliasi pendapatan penjualan dan biaya pembayaran. Dengan pencatatan yang rapi, kondisi keuangan Bisnis dapat dinilai secara lebih akurat.
Strategi Pedagang Menyesuaikan Operasional dengan Tarif MDR QRIS Terbaru
Pemberlakuan skema biaya QRIS pada Oktober 2026 sebaiknya disertai pembaruan prosedur operasional. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memeriksa status merchant melalui penyelenggara jasa pembayaran. Identitas merchant dalam sistem pembayaran menjadi dasar penggunaan tarif yang sesuai. Jika terdapat potongan yang tidak sesuai dengan kategori, pengusaha dapat meminta klarifikasi kepada penyedia QRIS. Sebagai bagian dari pengawasan, riwayat pembayaran digital perlu dibandingkan dengan mutasi rekening yang diterima. Dengan langkah administrasi yang konsisten, pengelolaan keuangan menjadi lebih terukur.
Di samping melakukan penyesuaian administrasi, pelaku Bisnis juga dapat mengembangkan pelayanan digital yang lebih teratur. Penggunaan QRIS statis atau dinamis harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan serta keamanan. Ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran, pengelola toko harus memverifikasi status transaksi melalui kanal resmi. Tangkapan layar dari pelanggan saja perlu diperiksa terhadap pemberitahuan transaksi resmi. Selain itu, penerapan panduan transaksi yang sederhana dapat membantu mengurangi kesalahan operasional. Melalui pengelolaan transaksi yang profesional, QRIS berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan.
Rangkuman Tarif QRIS Terbaru dan Manfaatnya untuk Bisnis
Penerapan skema Merchant Discount Rate terbaru menjadi informasi yang perlu dipahami seluruh kategori merchant. Kebijakan MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 pada seluruh kategori merchant menjadi bagian utama dari penyesuaian tersebut. Di samping ketentuan umum tersebut, usaha mikro masih menikmati pembebasan biaya pada transaksi maksimal Rp500.000. Dengan memahami perbedaan kategori, nominal transaksi, dan tarif, pedagang dapat menyusun pencatatan penerimaan secara lebih tepat.
Selain memperhatikan tarif, pedagang harus menjaga transparansi pembayaran. Pengelolaan administrasi pembayaran dan penerapan prosedur transaksi yang aman perlu diterapkan secara konsisten. Dengan memanfaatkan informasi terbaru secara tepat, pelaku Bisnis dapat mengurangi kesalahan pengelolaan transaksi. Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026? Bagikan pengalaman atau pandangan Anda agar pelaku usaha lainnya mendapatkan wawasan tambahan.
