Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Ketentuan Terbaru Biaya QRIS untuk Pedagang dan Pelaku Bisnis
Bank sentral Republik Indonesia menetapkan perluasan kebijakan biaya transaksi QRIS yang diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut telah diperkenalkan sebelum masa pemberlakuannya sebagai upaya memperluas manfaat sistem pembayaran nasional. Berdasarkan aturan yang berlaku, transaksi QRIS sampai dengan Rp100.000 mendapatkan fasilitas MDR 0% pada seluruh kategori pedagang. Di sisi lain, usaha mikro tetap memperoleh pembebasan hingga Rp500.000 per transaksi. Kebijakan tarif yang diperbarui menjadi informasi penting bagi pedagang.
Agar tidak terjadi kesalahpahaman, pelaku Bisnis sebaiknya memahami mekanisme biaya QRIS. MDR merupakan tarif pemrosesan pembayaran yang menjadi tanggungan penerima transaksi. Saat konsumen menyelesaikan transaksi melalui kode QRIS, biaya yang berlaku dihitung menurut kategori merchant dan nominal transaksi. Walaupun dikenal sebagai biaya QRIS, MDR bukan pungutan yang diterima Bank Indonesia sebagai pendapatan. Pengeluaran pemrosesan tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan pembayaran. Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, pengusaha dapat membedakan biaya layanan dengan harga barang.
Ketentuan Biaya QRIS untuk Usaha Mikro hingga Merchant Khusus
Berdasarkan skema MDR terbaru, merchant usaha mikro atau UMI tidak dikenakan MDR pada pembayaran yang nilainya paling tinggi Rp500.000. Jika satu pembayaran bernilai lebih dari Rp500.000, biaya pemrosesan ditetapkan pada tingkat 0,3%. Pada kelompok merchant berbeda, pelaku usaha yang tergolong kecil hingga besar memperoleh MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Untuk transaksi yang nilainya melampaui Rp100.000, tarif MDR sebesar 0,7% tetap berlaku. Dengan adanya perbedaan ini, pemilik toko sebaiknya memeriksa status merchant sebelum menghitung biaya.
Selain kategori usaha reguler, aturan MDR turut mengatur sejumlah kategori transaksi tertentu. Pada merchant yang termasuk sektor pendidikan, tarif 0% berlaku bagi transaksi yang tidak melebihi Rp100.000, sedangkan pembayaran lebih dari Rp100.000 mengikuti MDR 0,6%. Untuk merchant stasiun pengisian bahan bakar umum, pembayaran maksimal Rp100.000 tidak dikenakan MDR, sementara nominal lebih dari Rp100.000 menggunakan tarif sebesar 0,4%. Sementara transaksi yang termasuk kategori BLU, PSO, G2P, P2G, serta donasi sosial nirlaba, tarif pemrosesan tetap ditetapkan sebesar 0%.
Contoh Biaya MDR QRIS bagi Pelaku Bisnis dan UMKM
Ketika ketentuan berdasarkan kategori usaha sudah diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung biaya MDR pada transaksi sebenarnya. Untuk melakukan simulasi, jumlah biaya pemrosesan merupakan hasil perkalian nilai transaksi dengan tarif MDR. Untuk memberikan gambaran, merchant usaha mikro menerima pembayaran Rp400.000. Sebab nilai pembayaran masih memenuhi ketentuan MDR 0%, pedagang tidak dikenai biaya MDR. Jika usaha mikro tersebut memperoleh pembayaran sebesar Rp600.000, potongan MDR mencapai Rp1.800. Hasil simulasi ini bukan dihitung hanya dari selisih nominal di atas Rp500.000.
Pada kategori usaha kecil, menengah, dan besar, batas nominal MDR 0% ditetapkan sebesar Rp100.000. Dalam contoh sederhana, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 memiliki biaya MDR Rp0. Namun demikian, apabila pelanggan membayar Rp150.000, MDR 0,7% menjadi biaya transaksi sebesar Rp1.050. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Adapun bagi pedagang kategori khusus pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% menimbulkan potongan MDR Rp1.200. Berdasarkan simulasi yang relevan, pemilik Bisnis lebih mudah membaca laporan transaksi.
Larangan Membebankan Biaya MDR QRIS kepada Konsumen
Hal utama yang harus diperhatikan pedagang adalah aturan yang tidak memperbolehkan potongan MDR dialihkan kepada pembeli. Berdasarkan ketentuan pemrosesan QRIS, biaya MDR merupakan kewajiban pedagang. Oleh sebab itu, pedagang dilarang meminta tambahan pembayaran sebagai pengganti MDR. Untuk menggambarkan penerapannya, produk dengan harga Rp50.000 tidak semestinya menjadi lebih mahal akibat pungutan surcharge QRIS. Aturan tersebut penting untuk menjaga perlindungan konsumen. Pengelola usaha perlu memahami kewajiban tersebut.
Pada kegiatan penjualan sehari-hari, pedagang perlu memperhatikan perbedaan antara biaya pemrosesan dan biaya usaha lainnya. Biaya produksi, sewa tempat, tenaga kerja, dan kebutuhan pemasaran tetap perlu diperhatikan dalam penyusunan struktur biaya. Meski pedagang memiliki berbagai pengeluaran, biaya pemrosesan tidak boleh dialihkan melalui pungutan khusus pembayaran QRIS. Untuk menjaga ketepatan administrasi, pemilik usaha sebaiknya merekonsiliasi pendapatan penjualan dan biaya pembayaran. Melalui administrasi yang teratur, arus kas usaha lebih mudah dipantau.
Strategi Pedagang Menyesuaikan Operasional dengan Tarif MDR QRIS Terbaru
Perubahan pengaturan tarif transaksi digital harus dipahami oleh petugas penerima pembayaran. Persiapan penting bagi pengelola Bisnis adalah memastikan kategori merchant yang terdaftar. Klasifikasi tersebut berpengaruh terhadap besarnya MDR. Ketika biaya transaksi terlihat tidak mengikuti ketentuan, pemilik usaha sebaiknya menghubungi layanan merchant. Untuk menjaga ketepatan penerimaan, laporan transaksi harian perlu diperiksa secara teratur. Melalui pemeriksaan tersebut, selisih transaksi lebih mudah ditelusuri.
Di samping melakukan penyesuaian administrasi, pelaku Bisnis juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi. Penggunaan QRIS statis atau dinamis harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan serta keamanan. Setelah konsumen memindai dan membayar, kasir sebaiknya memeriksa notifikasi transaksi dari sistem merchant. Tangkapan layar dari pelanggan saja tidak sebaiknya menjadi satu-satunya dasar penyerahan barang. Di samping langkah keamanan tersebut, edukasi petugas mengenai penggunaan QRIS dapat mendukung penerapan pembayaran digital secara konsisten. Melalui pengelolaan transaksi yang profesional, QRIS dapat membantu kelancaran kegiatan usaha.
Kesimpulan Ketentuan MDR QRIS bagi Pedagang pada Oktober 2026
Penerapan skema Merchant Discount Rate terbaru memberikan perubahan penting bagi pelaku usaha. Penerapan tarif 0% pada transaksi QRIS hingga Rp100.000 secara lebih luas merupakan salah satu perubahan penting. Sementara itu, merchant UMI tetap memperoleh MDR 0% hingga Rp500.000. Dengan memahami perbedaan kategori, nominal transaksi, dan tarif, pedagang dapat menyusun pencatatan penerimaan secara lebih tepat.
Di samping memahami pembagian biaya, pelaku usaha perlu mematuhi larangan surcharge. Pengawasan kategori usaha, pengecekan laporan penerimaan, serta edukasi petugas menjadi langkah penting dalam penggunaan QRIS. Melalui penyesuaian sistem pembayaran yang bertanggung jawab, pengusaha berbagai skala berpeluang meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Apakah pembebasan biaya QRIS untuk transaksi tertentu membantu kegiatan usaha Anda? Ceritakan pengalaman dan pembelajaran Anda agar pelaku usaha lainnya mendapatkan wawasan tambahan.
