Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Ketentuan Terbaru Biaya QRIS untuk Pedagang dan Pelaku Bisnis
Otoritas moneter Indonesia menetapkan penyesuaian ketentuan Merchant Discount Rate QRIS yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Penyesuaian ini disampaikan melalui pengumuman resmi pada Agustus 2026 sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital. Melalui perubahan ini, seluruh kategori merchant memperoleh MDR 0% untuk transaksi hingga Rp100.000. Di sisi lain, merchant usaha mikro mempertahankan ketentuan MDR 0% untuk pembayaran sampai Rp500.000. Kebijakan tarif yang diperbarui dapat membantu pemilik usaha menyusun pencatatan pembayaran.
Agar tidak terjadi kesalahpahaman, pelaku Bisnis sebaiknya memahami mekanisme biaya QRIS. MDR merupakan tarif pemrosesan pembayaran yang menjadi tanggungan penerima transaksi. Saat konsumen menyelesaikan transaksi melalui kode QRIS, biaya yang berlaku dihitung menurut kategori merchant dan nominal transaksi. Namun demikian, MDR bukan pungutan yang diterima Bank Indonesia sebagai pendapatan. Biaya ini digunakan dalam ekosistem pemrosesan transaksi QRIS. Melalui pemahaman tersebut, pengusaha lebih mudah memahami potongan penerimaan QRIS.
Ketentuan Biaya QRIS untuk Usaha Mikro hingga Merchant Khusus
Menurut pengaturan biaya QRIS yang efektif pada awal Oktober 2026, pelaku Bisnis dalam kategori UMI memperoleh pembebasan biaya pemrosesan untuk transaksi hingga Rp500.000. Untuk transaksi dengan jumlah di atas Rp500.000, tarif MDR yang berlaku adalah 0,3%. Untuk kategori reguler lainnya, pelaku usaha yang tergolong kecil hingga besar tidak membayar MDR pada transaksi yang tidak melampaui Rp100.000. Apabila pembayaran melewati ambang Rp100.000, pedagang dikenakan MDR dengan persentase 0,7%. Melalui pembagian kategori tersebut, pemilik toko sebaiknya memeriksa status merchant sebelum menghitung biaya.
Tidak hanya mencakup pedagang mikro hingga besar, aturan MDR turut mengatur sejumlah kategori transaksi tertentu. Untuk kategori pendidikan, transaksi sampai dengan Rp100.000 dikenakan MDR 0%, sedangkan transaksi di atas batas tersebut dikenakan tarif 0,6%. Pada kategori SPBU, transaksi hingga Rp100.000 dibebaskan dari biaya MDR, sementara transaksi yang lebih besar mengikuti tarif 0,4%. Untuk kategori layanan publik tertentu, termasuk BLU, PSO, transaksi pemerintah, dan donasi sosial nirlaba, pembebasan MDR tetap diberikan.
Contoh Biaya MDR QRIS bagi Pelaku Bisnis dan UMKM
Sesudah mengenali batas nominal setiap merchant, langkah berikutnya adalah menghitung biaya MDR pada transaksi sebenarnya. Secara sederhana, potongan layanan dihitung dari nominal pembayaran dikalikan tingkat MDR. Sebagai contoh, pedagang UMI memperoleh transaksi senilai Rp400.000. Mengingat transaksi berada dalam batas pembebasan usaha mikro, pedagang tidak dikenai biaya MDR. Jika usaha mikro tersebut memperoleh pembayaran sebesar Rp600.000, tarif 0,3% menghasilkan biaya Rp1.800. Hasil simulasi ini menggunakan 0,3% dari seluruh nilai transaksi Rp600.000.
Dalam kelompok pedagang reguler selain usaha mikro, batas nominal MDR 0% ditetapkan sebesar Rp100.000. Untuk menggambarkan ketentuan, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 tidak dikenakan MDR. Namun demikian, apabila pelanggan membayar Rp150.000, MDR 0,7% setara dengan tarif pemrosesan Rp1.050. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Untuk merchant pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% menghasilkan biaya Rp1.200. Melalui latihan perhitungan sederhana, pengusaha dapat menilai pengaruh tarif terhadap penerimaan.
Pentingnya Memahami Aturan Surcharge dalam Pembayaran Digital
Hal utama yang harus diperhatikan pedagang adalah aturan yang tidak memperbolehkan potongan MDR dialihkan kepada pembeli. Berdasarkan ketentuan pemrosesan QRIS, biaya MDR merupakan kewajiban pedagang. Oleh sebab itu, pedagang dilarang meminta tambahan pembayaran sebagai pengganti MDR. Untuk menggambarkan penerapannya, produk dengan harga Rp50.000 tidak boleh dikenakan tambahan biaya QRIS hanya karena pembeli menggunakan metode tersebut. Aturan tersebut penting untuk menjaga perlindungan konsumen. Pengelola usaha sebaiknya memberikan informasi pembayaran secara jelas.
Ketika menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, pemilik Bisnis harus memahami struktur penerimaan transaksi. Pengeluaran pembelian barang, operasional toko, serta distribusi tetap perlu diperhatikan dalam penyusunan struktur biaya. Namun demikian, hal tersebut tidak membenarkan pengenaan surcharge QRIS. Dalam menerapkan sistem yang lebih transparan, penerimaan kotor dan potongan MDR dapat dicatat secara terpisah. Dengan pencatatan yang rapi, kondisi keuangan Bisnis dapat dinilai secara lebih akurat.
Strategi Pedagang Menyesuaikan Operasional dengan Tarif MDR QRIS Terbaru
Pemberlakuan skema biaya QRIS pada Oktober 2026 sebaiknya disertai pembaruan prosedur operasional. Tindakan pertama yang layak dipertimbangkan adalah memeriksa status merchant melalui penyelenggara jasa pembayaran. Klasifikasi tersebut menjadi dasar penggunaan tarif yang sesuai. Jika terdapat potongan yang tidak sesuai dengan kategori, pengelola toko perlu melakukan pemeriksaan melalui saluran bantuan resmi. Untuk menjaga ketepatan penerimaan, laporan transaksi harian perlu dibandingkan dengan mutasi rekening yang diterima. Melalui pemeriksaan tersebut, selisih transaksi lebih mudah ditelusuri.
Tidak hanya memperhatikan tarif MDR, pemilik toko juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi. Penerapan metode QRIS berdasarkan kebutuhan operasional sebaiknya disesuaikan dengan proses penjualan. Setelah konsumen memindai dan membayar, petugas perlu memastikan pembayaran benar-benar tercatat. Tangkapan layar dari pelanggan saja belum cukup untuk memastikan dana berhasil diterima. Selain itu, edukasi petugas mengenai penggunaan QRIS dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Dengan strategi yang tepat, QRIS dapat membantu kelancaran kegiatan usaha.
Pentingnya Memahami Aturan MDR QRIS dalam Pengelolaan Usaha
Penerapan skema Merchant Discount Rate terbaru menjadi informasi yang perlu dipahami seluruh kategori merchant. Penerapan tarif 0% pada transaksi QRIS hingga Rp100.000 secara lebih luas memberikan manfaat biaya bagi transaksi bernilai kecil. Sementara itu, pelaku Bisnis kategori UMI mempertahankan tarif 0% untuk pembayaran sampai dengan Rp500.000. Melalui pengetahuan mengenai ambang pembayaran serta biaya pemrosesan, pengelola Bisnis dapat menilai pengaruh biaya pembayaran terhadap arus kas.
Di samping memahami pembagian biaya, pengelola Bisnis wajib memastikan MDR tidak dibebankan secara khusus kepada konsumen. Pengelolaan administrasi pembayaran dan penerapan prosedur transaksi yang aman perlu diterapkan secara konsisten. Dengan memanfaatkan informasi terbaru secara tepat, pengusaha berbagai skala memiliki kesempatan memperkuat kualitas layanan pelanggan. Apakah pembebasan biaya QRIS untuk transaksi tertentu membantu kegiatan usaha Anda? Silakan sampaikan pendapat serta masukan Anda agar pemahaman tentang penggunaan QRIS dalam Bisnis terus berkembang.
