Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Bank Indonesia Perluas Kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026
Bank sentral Republik Indonesia menetapkan aturan baru mengenai pembebasan MDR untuk pembayaran tertentu yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Langkah pengaturan tersebut telah diperkenalkan sebelum masa pemberlakuannya sebagai upaya memperluas manfaat sistem pembayaran nasional. Melalui perubahan ini, transaksi QRIS sampai dengan Rp100.000 mendapatkan fasilitas MDR 0% pada seluruh kategori pedagang. Sementara itu, usaha mikro tetap memperoleh pembebasan hingga Rp500.000 per transaksi. Kebijakan tarif yang diperbarui menjadi informasi penting bagi pedagang.
Sebelum menghitung dampak terhadap usaha, pedagang perlu mengenal pengertian MDR. MDR merupakan biaya layanan yang dibayarkan pedagang melalui penyelenggara jasa pembayaran. Saat konsumen menyelesaikan transaksi melalui kode QRIS, tarif layanan ditentukan berdasarkan kelompok pedagang dan besarnya transaksi. Walaupun dikenal sebagai biaya QRIS, MDR tidak menjadi bagian pendapatan Bank Indonesia. Biaya ini berkaitan dengan layanan industri sistem pembayaran. Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, pengusaha lebih mudah memahami potongan penerimaan QRIS.
Perbedaan MDR QRIS Menurut Jenis Usaha dan Nominal Transaksi
Menurut pengaturan biaya QRIS yang efektif pada awal Oktober 2026, pelaku Bisnis dalam kategori UMI tidak dikenakan MDR pada pembayaran yang nilainya paling tinggi Rp500.000. Apabila nominal transaksi melebihi batas tersebut, pedagang dikenakan MDR sebesar 0,3%. Pada kelompok merchant berbeda, pelaku usaha yang tergolong kecil hingga besar tidak membayar MDR pada transaksi yang tidak melampaui Rp100.000. Untuk transaksi yang nilainya melampaui Rp100.000, pedagang dikenakan MDR dengan persentase 0,7%. Dengan adanya perbedaan ini, pengusaha harus mengetahui kategori usaha yang tercatat pada penyedia QRIS.
Di samping kelompok merchant berdasarkan skala usaha, aturan MDR turut mengatur sejumlah kategori transaksi tertentu. Pada merchant yang termasuk sektor pendidikan, tarif 0% berlaku bagi transaksi yang tidak melebihi Rp100.000, sedangkan nominal yang melampaui Rp100.000 dikenai biaya sebesar 0,6%. Untuk merchant stasiun pengisian bahan bakar umum, tarif 0% berlaku sampai Rp100.000, sementara nominal lebih dari Rp100.000 menggunakan tarif sebesar 0,4%. Sementara transaksi yang termasuk kategori BLU, PSO, G2P, P2G, serta donasi sosial nirlaba, pembebasan MDR tetap diberikan.
Cara Menghitung Potongan QRIS Berdasarkan Nilai Pembayaran
Sesudah mengenali batas nominal setiap merchant, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya biaya pemrosesan sesuai nominal transaksi. Untuk melakukan simulasi, potongan layanan dihitung dari nominal pembayaran dikalikan tingkat MDR. Sebagai contoh, merchant usaha mikro menerima pembayaran Rp400.000. Sebab nilai pembayaran masih memenuhi ketentuan MDR 0%, pedagang tidak dikenai biaya MDR. Jika usaha mikro tersebut memperoleh pembayaran sebesar Rp600.000, potongan MDR mencapai Rp1.800. Angka dalam contoh tersebut bukan dihitung hanya dari selisih nominal di atas Rp500.000.
Pada kategori usaha kecil, menengah, dan besar, perhitungan mengikuti ambang Rp100.000. Dalam contoh sederhana, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 tidak dikenakan MDR. Pada transaksi yang lebih besar, apabila pelanggan membayar Rp150.000, MDR 0,7% menghasilkan potongan Rp1.050. Dengan demikian, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Untuk merchant pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% memiliki biaya pemrosesan sebesar Rp1.200. Melalui latihan perhitungan sederhana, pengusaha dapat menilai pengaruh tarif terhadap penerimaan.
Larangan Membebankan Biaya MDR QRIS kepada Konsumen
Salah satu ketentuan penting yang perlu dipahami adalah aturan yang tidak memperbolehkan potongan MDR dialihkan kepada pembeli. Dalam pengaturan sistem pembayaran dinyatakan bahwa, tarif pemrosesan dibebankan kepada merchant. Karena itu, penjual tidak diperbolehkan menambahkan biaya khusus kepada pelanggan akibat penggunaan QRIS. Dalam transaksi sehari-hari, produk dengan harga Rp50.000 tidak semestinya menjadi lebih mahal akibat pungutan surcharge QRIS. Hal ini penting untuk menjaga perlindungan konsumen. Pengelola usaha sebaiknya memberikan informasi pembayaran secara jelas.
Pada kegiatan penjualan sehari-hari, pedagang perlu memperhatikan perbedaan antara biaya pemrosesan dan biaya usaha lainnya. Pengeluaran pembelian barang, operasional toko, serta distribusi tetap perlu diperhatikan dalam penyusunan struktur biaya. Namun demikian, hal tersebut tidak membenarkan pengenaan surcharge QRIS. Untuk menjaga ketepatan administrasi, pedagang dapat membedakan nilai transaksi dengan penerimaan setelah potongan. Dengan pencatatan yang rapi, kondisi keuangan Bisnis dapat dinilai secara lebih akurat.
Cara Memanfaatkan Kebijakan QRIS untuk Efisiensi Bisnis
Pemberlakuan skema biaya QRIS pada Oktober 2026 harus dipahami oleh petugas penerima pembayaran. Tindakan pertama yang layak dipertimbangkan adalah mengecek klasifikasi usaha pada penyedia QRIS. Penetapan kategori usaha menjadi dasar penggunaan tarif yang sesuai. Jika terdapat potongan yang tidak sesuai dengan kategori, pemilik usaha sebaiknya menghubungi layanan merchant. Untuk menjaga ketepatan penerimaan, catatan penerimaan QRIS perlu dibandingkan dengan mutasi rekening yang diterima. Dengan langkah administrasi yang konsisten, kesalahan pencatatan dapat ditemukan lebih awal.
Selain memahami ketentuan biaya, pemilik toko juga dapat mengembangkan pelayanan digital yang lebih teratur. Penggunaan QRIS statis atau dinamis harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan serta keamanan. Ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran, petugas perlu memastikan pembayaran benar-benar tercatat. Tangkapan layar dari pelanggan saja tidak sebaiknya menjadi satu-satunya dasar penyerahan barang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan panduan transaksi yang sederhana dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Berkat penerapan prosedur yang aman, QRIS berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan.
Kesimpulan Ketentuan MDR QRIS bagi Pedagang pada Oktober 2026
Ketentuan biaya MDR QRIS yang berlaku sejak 1 Oktober 2026 mendukung pengaturan biaya transaksi digital yang lebih efisien. Pembebasan MDR bagi pembayaran maksimal Rp100.000 untuk semua kelompok pedagang merupakan salah satu perubahan penting. Sementara itu, merchant UMI tetap memperoleh MDR 0% hingga Rp500.000. Dengan memahami perbedaan kategori, nominal transaksi, dan tarif, pengelola Bisnis dapat menilai pengaruh biaya pembayaran terhadap arus kas.
Di samping memahami pembagian biaya, pelaku usaha perlu mematuhi larangan surcharge. Pengelolaan administrasi pembayaran dan penerapan prosedur transaksi yang aman dapat membantu menjaga kelancaran operasional. Dengan memanfaatkan informasi terbaru secara tepat, pelaku Bisnis dapat mengurangi kesalahan pengelolaan transaksi. Apakah pembebasan biaya QRIS untuk transaksi tertentu membantu kegiatan usaha Anda? Ceritakan pengalaman dan pembelajaran Anda agar pelaku usaha lainnya mendapatkan wawasan tambahan.
